KERANGKA KARANGAN DAN SISTEMATIK PENULISAN

Kerangka-kerangka /outline

            Kerangka karangan/outline adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis, dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas,terstruktur dan teratur dan juga kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulisan agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik.

Contoh kasus :

      Sakai - Di suatu kuil kuno di Sakai Jepang ada taman yang indah. Yang menjadi luar biasa adalah bentuk taman itu tidak berubah hingga kini sejak 250 tahun lalu!

            Rabu (6/11/2013) siang itu para jurnalis Sakai Asean Week 2013 menuju ke Kuil Takakuraji di Kota Sakai, Jepang. Tujuannya, menyaksikan kesenian Noh, opera klasik Jepang yang mulai dimainkan pada 650 tahun lalu alias sejak abad ke-14 namun tetap bertahan hingga kini.

            Kami disambut oleh master opera klasik Jepang Noh, Kozo Nagayama (40). Kozo langsung mempersilakan kami untuk melepaskan alas kaki dan memberitahu bahwa di belakang kuil ini ada taman yang bentuknya tidak berubah sejak didesain pada 250 tahun lalu.

            Kozo memberitahukan bahwa taman ini didesain oleh arsitektur pertamanan Jepang, Kobori Enshu. Taman itu cantik dipenuhi tanaman perdu, beberapa tanaman pohon keras, dan yang paling belakang adalah hutan bambu. 

            Ada batu pijak (stepping stone) yang ditempatkan di tengah-tengah taman itu supaya tanaman semacam rumput yang menggerumbul di bawahnya tidak diinjak-injak. Batu-batu besar seperti batu kali teronggok di beberapa sudut mempercantik taman itu.

            Kuil Takakuraji sendiri merupakan salah satu kuil tertua di Jepang yang didirikan oleh pendeta Buddha terkenal kelahiran Sakai, Gyoki pada tahun 705. Namun kuil ini sempat terbakar dan dibangun kembali pada awal abad ke-17.

Kerangka karangan sesuai dengan contoh kasus :

Topik : Taman yang Indah

1.  Keindahan Tempat  dan Arsitektur

1.1  Bentuk Taman yang indah

1.2  Bentuk Kuil

1.3  Segi Desain Bangunan Taman

1.4  Segi penambahan Unsur Alam Pada Taman

2.  Seni dan Budaya

2.1  Seni Opera Klasik

3.  Sejarah

3.1  Sejarah Taman

3.2  Sejarah kuil

3.3  Sejarah Tradisi  Masyarakat

Artikel tentang Pertumbuhan Ekonomi Daerah beserta Analisis

Kementerian PPN: Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 2012 Lebih Tinggi Dibanding Nasional

     dakwatuna.com – Padang. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumbar tahun 2014 melaui pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2014 dan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 serta prioritas dan aspirasi Kabupaten/Kota sesuai kesepakatan hasil musrenbang kabupaten/kota. Musrenbang juga merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholder daerah untuk menetapkan program dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran yang akan datang.
     Gubernur Sumbar Irwan Prayitno membuka secara resmi Kegiatan Musrenbang Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 yang diadakan di Padang, tanggal 8-10 April 2013.  Menurutnya,  arah kebijakan pembangunan 2014 meliputi, peningkatan nilai ekspor, peningkatan nilai tambah produk unggulan, mengatasi pengangguran, pengembangan produk komoditi ekspor, memperkuat peran bisnis daerah dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang kondusif.
     Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Muslim Kasim, Ketua DPRD Ir. Yulteknil, MM, Deputy Pengembangan Sumberdaya Kementerian PDT, Drs. Agus Salim, M.Eng, Staf Ahli Bidang SDA Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Bappenas Ir. Umiyatum Hayati, MSc., Kepala Litbang Kemendagri Drs. Ahmad Zubaidi, Msi, Kepala Bappeda Sumbar Prof. Dr. Rahmad Sani, MSc, Bupati/Walikota se-Sumatera Barat, Forkopinda, Kepala SKPD di lingkungan Pemprov. Sumbar, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan akademisi.
     Lebih lanjut Gubernur menerangkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi untuk ke depannya, sektor riil ekonomi yang sangat lambat, peranan swasta dalam investasi harus ditingkatkan, dominasi komoditi ekspor tak hanya dalam bahan mentah, sulit dan lamanya proses pembebasan lahan yang terjadi dan  peningkatkan ekalasi politik apalagi untuk menyambut pemilu 2014, ungkapnya.
     Irwan Prayitno menambahkan, dari permasalahan dan arah kebijakan yang dikemukakan tersebut, maka percepatan infrastruktur perlu implementasi yang kongkrit, baik infrastruktur jalan yang menunjang ekonomi, jembatan, irigasi, perumahan, transportasi, air bersih maupun sanitasi. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan terjadi pergerakan ekonomi yang cepat, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan dapat mengatasi kesenjangan atau disparitas antar daerah, tambahnya.
     Dengan memfokuskan upaya tersebut pada daerah tertinggal diharapkan terjadi pengentasan daerah tertinggal, berdasarkan hal tersebut tema RKPD tahun 2014 “Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengentasan daerah tertinggal” dapat dilaksanakan, tegasnya.
     Sementara itu Perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim,Ummyatun Hayati Triastuti juga menyampaikan,  kinerja pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami peningkatan sejak tahun 2009 , dan pada tahun 2012 lajunya jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan nasional.
Dalam kesempatan ini juga diserahkan piagam penghargaan perencanaan terbaik dalam penyusunan RKPD tahun 2013 kepada 6 kabupaten/kota yang diserahkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

*Analisis :
Seharusnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) cepat terealisasikan. pemerintah harus jeli dalam mengambil kebijakan pembangunan tahun-tahun mendatang seperti dalam hal peningkatan nilai ekspor, peningkatan nilai tambah produk unggulan, mengatasi pengangguran, pengembangan produk komoditi ekspor, memperkuat peran bisnis daerah dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang kondusif. walaupun ada beberapa tantangan yang akan dihadapi untuk ke depannya, sektor riil ekonomi yang sangat lambat, peranan swasta dalam investasi harus ditingkatkan, dominasi komoditi ekspor tak hanya dalam bahan mentah, sulit dan lamanya proses pembebasan lahan yang terjadi dan  peningkatkan ekalasi politik apalagi untuk menyambut pemilu 2014.

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/04/09/30923/kementerian-ppn-laju-pertumbuhan-ekonomi-sumbar-2012-lebih-tinggi-dibanding-nasional/#ixzz2RCpih9pG

Analisis artikel perekonomian RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai perekonomian RI di tahun ini bakal melesat. Asal iklim investasi dan konsumsi terus dijaga.

Pemerintah di tahun ini masih optimis bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun sebesar 6,5-6,8 persen. Meski realisasi pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2012 hanya 6,23 persen, lebih rendah dari target semula 6,3 persen.

"Realistisnya mungkin di antara 6,5-6,8 persen. Kemarin kan realisasinya 6,2 persen. Kalaupun bisa 6,5 persen, itu sudah di atas. Feeling saya bisa 6,5-6,8 persen," kata Hatta di Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Salah satu cara yang bisa digenjot adalah penyerapan belanja di tahun ini diharapkan bisa di atas 90 persen. Sebelumnya, penyerapan belanja negara masih di bawah 80 persen.

"Padahal belanja modal itu membutuhkan impact yang besar bagi pertumbuhan perekonomian. Kita optimis 6,5 persen. Tapi kalau 6,8 persen, kita harus kerja keras, keras banget," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan menggenjot sektor investasi. Hal ini bisa menurunkan defisit neraca perdagangan yang selama ini terjadi. Selain itu, sektor konsumsi berbasis domestik juga akan terus digenjot untuk mengimbangi sektor investasi yang terus melesat


RESPON:

Mengenai penyerapan belanja, saya tidak yakin bahwa angka kesuksesannya akan mencapai 90% keatas. Kecuali yang dibenahi adalah mental para pejabat yang tidak tahan korupsi. Dengan hukum yang tegas dan tidak mempan uang. Mengenai hukum pun harus dibenahi.

Angka 6,23%, hasil ini merupakan data dari seluruh Indonesia atau daerah perkotaan saja? Benar bahwa setiap tahunnya jumlah masyarakat kelas menengah bertambah tiap tahunnya yang mana hal ini memicu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun kita juga tahu bahwa masyarakat kelas bawah juga sama banyaknya yang tingkat kemakmurannya sepersekianribu dari masyarakat menengah saja. Apalagi didaerah-daerah terpencil.

Kemudian sektor investasi. Perekonomian Indonesia ke depan sebenarnya sangat menjanjikan bagi investor baik domestik maupun asing terbuktikan dengan investasi yang masuk, tingkat konsumsi masyarakat yang berkembang dan dunia usaha yang bergairah. Namun masih ada kelemahan perekonomian yang perlu dibenahi.

Kelemahan ekonomi Indonesia itu di defisit neraca perdagangan. Saat ini akibat impor yang lebih besar dari ekspor maka hal tersebut membuat neraca perdagangan Indonesia makin defisit. Apalagi impor yang terbesar dari minyak dan gas (migas).

Di sisi lain, subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat yang sebenarnya malah tidak tepat sasaran. Saat ini subsidi anggaran BBM malah dinikmati oleh orang kaya. Imbasnya, defisit dan tekanan impor migas yang tinggi itu menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah, Imbasnya lagi, anggaran yang sebenarnya untuk infrastruktur malah terabaikan. Hal ini dinyatakan langsung oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakrie. Anindya menilai dalam beberapa bulan terakhir ini tidak ada perbaikan kebijakan pemerintah sehingga permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah tidak bisa diselesaikan.

Akibat struktur fiskal yang lemah seperti ini dan telah mengalami defisit, maka pengeluaran untuk kebutuhan infrastruktur menjadi tidak maksimal, Padahal investor asing saat berniat berinvestasi di Indonesia tentu akan melihat birokrasi hingga sisi infrastrukturnya. Jika tidak bagus, maka investor asing tersebut akan hengkang dari Indonesia.

Intinya adalah banyak sekali yang harus dibenahi terkait dengan usaha menumbuhkembangkan perekonomian Indonesia. Indonesia jelas butuh gebrakan untuk berubah dari segala sektor khususnya sektor ekonomi.
.

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sejalan dengan tumbuh kembangnya perbankan syariah sejak lebih dari dua dekade yang lalu dengan diterapkannya sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara perjanjian usaha yang dituntun dan tidak dilarang oleh Al-Quran dan Al-Hadist. Sejak kelahiran ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang isinya memberikan arahan kepada bank-bank konvensional untuk membuka divisi perbankan syariah, atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Bank serta lembaga keuangan berbasis syariah mulai bermunculan dan disosialisasikan hingga melewati jaman millenium ke-2.

Kemudian sejalan dengan peralihan fase pencerahan menuju fase kebangkitan, pada waktu itu hasil evaluasi dari sosialisasi ekonomi syariah yang dilakukan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah menghasilkan kesadaran para praktisi di industri perbankan syariah yang menemukan cetusan bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah untuk masyarakat Indonesia hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Menyadari hal tersebut, para praktisi dari lembaga-lembaga keuangan syariah terpanggil dan mengajak seluruh kalangan yang berkepentingan untuk membentuk satu organisasi yang ditujukan untuk melaksanakan program sosialisasi terstruktur dan berkesinambungan kepada masyarakat. Organisasi yang berdiri tahun 2001 ini dinamakan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah, atau disingkat MES, yang dalam bahasa Inggrisnya organisasi berskala nasional ini disebut Islamic Economic Society.

Pembentukan komunitas tersebut menandakan awal pemusatan sosialisasi sistem ekonomi Islam kepada masyarakat Indonesia dalam satu wadah yang sejak awal didirikan di Jakarta. Kegiatannya memberikan inspirasi bagi rekan-rekan di daerah untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas serupa di bidang perekonomian berbasis syariah. Hingga tahun 2008, MES yang memiliki cabang di 23 provinsi dan 35 kabupaten di Indonesia, serta 4 wilayah khusus di luar negeri, yaitu Arab Saudi, Britania Raya, Malaysia, dan Jerman ini adalah organisasi independen yang mengedepankan visi untuk menjadi wadah yang diakui sebagai acuan dan teladan bagi usaha percepatan, pengembangan, dan penerapan sistem ekonomi dan etika usaha yang sesuai dengan syariah Islam di Indonesia. Maju terus MES, maju terus ekonomi syariah Indonesia.

http://mysharing.co/sejarah-perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/

Analisisnya:

Bahwa pengertian Ekonomi merupakan tulang punggung dalam menopang kehidupan manusia di dunia. Maka sudah sewajarnya, kita membangun dasar-dasar ekonomi dengan prinsip keadilan yang tidak merugikan orang lain agar terciptanya kemasalahatan umat. Ekonomi syariah yang dibangun atas dasar syariat Islam diyakini mampu mengatasi permasalahan ekonomi konvensional kapitalis yang menciptakan spekulatif dan rente yang penuh dengan ketidakpastian serta hanya mementingkan penambahan nilai yang tidak menjamin kemakmuran merata, dapat mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tinggi diantara masyarakat. Mungkin secara umum, orang mengenal ekonomi syariah sebagai ekonomi dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga. Pengertian ekonomi syariah jauh lebih luas dari itu, sistem bagi hasil hanyalah bagian kecil dari ekonomi syariah. Secara keseluruhan, ekonomi syariah dibangun atas dasar supremasi kedamaian dan kemasalahatan umat manusia. Artinya bahwa, ekonomi syariah adalah seluruh kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip dan aturan syariah Islam. Dengan dibuatnya komunitas Islamic Economic Society, pembentukan komunitas tersebut menandakan awal pemusatan sosialisasi sistem ekonomi Islam kepada masyarakat Indonesia dalam satu wadah yang sejak awal didirikan di Jakarta. Kegiatannya memberikan inspirasi bagi rekan-rekan di daerah untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas serupa di bidang perekonomian berbasis syariah.

Siapkah Kita Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015

Mungkin hanya sedikit komponen masyarakat bangsa ini yang peduli dengan kesiapan masyarakat dan pemerintah kita menghadapi implementasi atau pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economic Community yang akan dilaksanakan pada akhir 2015.

Kesadaran tentang pentingnya memperhatikan kesiapan MEA 2015 adalah kewajiban utama, karena jika tidak di antisipasi dan tidak dipersiapkan, maka MEA 2015 berpotensi menciptakan instabilitas terhadap perekonomian nasional, bahkan secara step by step dapat merupakan ajang pengambilan aset-aset ekonomi penting milik negara tercinta ini.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Frangky Sibarani mengatakan, industri kecil menengah (IKM) makanan dan minuman lokal tidak bisa bersaing dengan produk asing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang. Selama ini, proses produksi menjadi masalah utama, karena IKM kurang memperhatikan masalah kebersihan hingga pengemasan yang higienis. Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 1,2 juta pelaku IKM makanan dan minuman dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 4 juta orang.

Secara mayoritas, kalangan pengusaha di Indonesia menilai bahwa pemerintah kurang mendukung kepentingan pengusaha, karena masing-masing kementerian menerapkan kebijakan berbeda sehingga menyulitkan para pengusaha. Pengusaha berharap pemerintah tidak hanya mendesak pengusaha berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberi dukungan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Diakui atau tidak, kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 masih kurang dari segi kesiapan para pelaku usaha dan hukum, yaitu UU tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Guna menghindari Indonesia dijadikan sebagai pasar oleh negara lain. Pemerintah harus mengamandemen UU tersebut sehingga KPPU dapat menindak tegas pelaku usaha asing yang melakukan praktik monopoli pasar saat MEA.

Beberapa praktisi ekonomi yang ditemui penulis juga menyatakan bahwa, Indonesia belum siap menghadapi MEA 2015 terkait rendahnya kesiapan sejumlah emiten akibat tingginya suku bunga dan biaya logistik, serta masalah energy cost yang relatif tidak bersaing. Disamping itu, penetrasi industri asuransi di Indonesia masih rendah sehingga harus segera dibenahi sebelum menghadapi MEA pada 2015.

Namun, pendapat agak berbeda disampaikan oleh Direktur Jendral IKM Kementerian Perindustrian, Euis Saedah menilai, sudah ada 3 sektor IKM yang unggul dan siap bersaing dalam MEA, antara lain industri pakaian jadi, kerajinan kayu dan rotan, serta kerajinan keramik. Indonesia memiliki sumber daya luar biasa, diiringi dengan kreatifitas tinggi, sehingga IKM yang unggul akan mendominasi MEA.

Memang harus diakui bahwa reformasi birokrasi di Indonesia terutama reformasi mental belum tuntas dilaksanakan, sehingga masih memungkinkan beberapa oknum nakal penyelenggara negara melakukan “abuse of power” untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri sebesar-besarnya. Hal ini terindikasi dengan munculnya keluhan dari sejumlah pengusaha misalnya yang selalu menilai bahwa telah terjadi tumpang tindih kebijakan yang dikeluarkan institusi negara, sehingga membuat kondisi investasi kurang bergairah, yang berdampak kepada tidak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan membantu negara mengurangi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran pada tahun berjalan yang semakin akut. Melihat kondisi ini adalah wajar jika kemudian beberapa perusahaan yang bergerak di bidang asuransi misalnya jarang melakukan ekspansi, karena energy cost yang terlalu mahal.

Kerusakan Infrastruktur dan Masalah Listrik

Ada dua hal permasalahan yang mendasar menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, walaupun kedua hal mendasar ini juga dapat membuat beberapa pihak yang berkeinginan kuat untuk “menguasai perekonomian nasional” sedikit mengendurkan niatnya. Kedua hal tersebut adalah masalah kerusakan infrastruktur dan kekurangan pasokan listrik yang terjadi di beberapa daerah, termasuk akhir-akhir ini mulai terjadi di sentra-sentra produksi.

Masalah kerusakan infrastruktur yang sangat lamban ditangani juga telah mentrigger beberapa elemen masyarakat di beberapa daerah melakukan aksi untuk meresponsnya seperti warga Kelurahan. Tegalbunder, Kecamatan Purwakarta, Cilegon, Banten pada 1 Juni 2014 mengeluhkan kerusakan Jalan Tegalbunder dan Pabean. Akibatnya sebagian warga menanami pohon di tengah jalan yang berlubang tersebut.

Sementara itu, warga Kelurahan Sambutan mendesak Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur segera memperbaiki Jalan Sultan Sulaiman yang mengalami kerusakan, karena membahayakan keselamatan warga yang menggunakan jalan. Sebelumnya, warga Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara menuntut perbaikan jalan di wilayah mereka dengan memblokir jalan dan menanam pohon pisang ditengah jalan berlobang, serta membakar ban bekas. Di Lebong, Bengkulu, Dinas PU Lebong menduga kerusakan jalan yang menghubungkan Desa Padang Bano dengan Desa Ketenong II, Kecamatan Pinang Belapis diakibatkan akitivitas pengangkutan batu bara milik salah satu perusahaan PT JR.

Di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagian badan jalan yang menopang pondasi jembatan darurat di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan runtuh akibat terkena air sungai. Akibatnya, kendaraan yang melebihi kapasitas 8 ton tidak diperbolehkan melewati jembatan itu karena dikhawatirkan akan mengakibatkan jembatan runtuh. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, jalan sepanjang obyek Wisata Sigandu, Desa Depok, Kecamatan Kandema rusak berlubang, karena dilalui oleh truk bermuatan batu bara milik PLTU Batang.

Sementara itu, terkait dengan masalah listrik, maka rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada Juli 2014 mendapatkan respons beragam dari berbagai kalangan masyarakat dengan menilai rencana pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk perusahaan non terbuka dan golongan rumah tangga per Juli 2014 sebaiknya dievaluasi, karena dapat berdampak pada pelaku industri. Di Kabupaten Semarang, banyak industri tekstil yang dapat terkena imbas dari kenaikan TDL, termasuk industri garmen yang mulai tumbuh dan memerlukan dukungan iklim investasi. Selain dapat menaikkan biaya produksi, pelaku dunia industri tekstil juga mengkhawatirkan kemungkinan semakin turunnya minat investor yang dapat menurunkan kompetensi produk tekstil di pasar ekspor.

Banyak kalangan juga menilai, pemerintah perlu mengkaji ulang rencana kenaikan TDL untuk pelanggan industri karena dapat melemahkan persaingan usaha industri. Selain itu, dampak kenaikan TDL juga dapat meningkatkan beban konsumen yang terimbas dari naiknya harga produk barang dan jasa. Berbeda dengan pendapat yang lain, Daryatmo yang juga Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung rencana pemerintah menaikkan TDL sepanjang diiringi dengan peningkatan pelayanan oleh PT. PLN (Persero). Dengan menaikkan TDL, pengurangan subsidi dapat dilakukan untuk dialokasikan kepada pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi listrik nasional.

Menurut prediksi penulis, penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan TDL per Juli 2014 diperkirakan akan datang secara intens dari kalangan dunia usaha maupun masyarakat (rumah tangga), sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi agar tidak di eksploitasi menjadi isu politis untuk mengganggu bahkan menggagalkan Pilpres 2014. Oleh karena itu, kesiapan masyarakat Indonesia untuk menghadapi MEA 2015 dengan mengurangi atau mengatasi permasalahan-permasalahan akut di bidang perekonomian seperti defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran, lemahnya nilai tukar rupiah, inflasi, infrastruktur yang buruk dan kekurangan pasokan listrik harus dibenahi. Jika tidak, wassalam.

SUMBER :

http://leuserantara.com/artikel-siapkah-kita-menghadapai-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015/

Pendapat :

Menurut saya kesadaran untuk siap menghadapi MEA 2015 merupakan kewajiban yang utama bagi seluruh golongan bangsa Indonesia. Pasalnya jika tidak dipersiapkan sejak saat ini akan berpotensi menciptakan instabilitas terhadap perekonomian nasional, bahkan secara perlahan-lahan pangsa asing akan bertahap mengambil aset-aset penting ekonomi milik bangsa tercinta ini. Guna menghindari Indonesia dijadikan sebagai pasar oleh negara lain. Pemerintah harus mengamandemen UU tersebut sehingga KPPU dapat menindak tegas pelaku usaha asing yang melakukan praktik monopoli pasar saat MEA berlangsung.

Dari sisi industri makanan dan minuman lokal sendiri dalam menghadapi MEA 2015 nanti kemungkinan akan mengalami kesulitan, karena IKM (industri kecil menengah) perhatiannya masih sangat kurang mulai dari masalah kebersihan kemasan yang higienis. Seharusnya dengan jumlah IKM yang lebih dari 1,2 juta pelaku dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih dari 4 juta orang ini bisa lebih giat lagi dalam bekerja, diberi tunjangan yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Dan yang utama seharusnya Pemerintah sendiri lebih peka dan sadar untuk terus mendukung kepentingan pengusaha serta dapat memberi dukungan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 memliki dua permasalahan yang hingga detik ini belum tuntas dan masih terus bermasalah, yaitu kekurangan pasokan Listrik dan kerusakan Infrastruktur di beberapa daerah. Sehingga hal ini membuat elemen masyarakat melakukan aksi demo dan lain sebagainya untuk merespon segala kerusakan dan kekurangan tersebut. Hendaknya kepemerintahan yang baru ini diharapkan mampu menanggulangi dan memperbaiki serta mampu menepati janji-janjinya untuk kesejahteraan rakyat dan mampu menjadikan Indonesia ini negara yang maju, jauh dari penjajahan asing, dan KKN demi menuju Indonesia jaya. Dan juga MEA 2015 nanti menjadi ajang Pemerintah Indonesia untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan tidak memihak yang asing.