dakwatuna.com – Padang.
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk mendapatkan masukan
guna penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2014
menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumbar tahun 2014 melaui
pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2014 dan prioritas
pembangunan daerah tahun 2014 serta prioritas dan aspirasi
Kabupaten/Kota sesuai kesepakatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
Musrenbang juga merupakan media konsultasi publik bagi segenap
stakeholder daerah untuk menetapkan program dan kegiatan serta
rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun
anggaran yang akan datang.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno membuka
secara resmi Kegiatan Musrenbang Provinsi Sumatera Barat tahun 2013
yang diadakan di Padang, tanggal 8-10 April 2013. Menurutnya, arah
kebijakan pembangunan 2014 meliputi, peningkatan nilai ekspor,
peningkatan nilai tambah produk unggulan, mengatasi pengangguran,
pengembangan produk komoditi ekspor, memperkuat peran bisnis daerah dan
pengembangan tata kelola pemerintahan yang kondusif.
Hadir dalam
kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Muslim Kasim, Ketua DPRD Ir.
Yulteknil, MM, Deputy Pengembangan Sumberdaya Kementerian PDT, Drs. Agus
Salim, M.Eng, Staf Ahli Bidang SDA Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
Bappenas Ir. Umiyatum Hayati, MSc., Kepala Litbang Kemendagri Drs.
Ahmad Zubaidi, Msi, Kepala Bappeda Sumbar Prof. Dr. Rahmad Sani, MSc,
Bupati/Walikota se-Sumatera Barat, Forkopinda, Kepala SKPD di lingkungan
Pemprov. Sumbar, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan
dan akademisi.
Lebih lanjut Gubernur menerangkan, ada beberapa
tantangan yang akan dihadapi untuk ke depannya, sektor riil ekonomi yang
sangat lambat, peranan swasta dalam investasi harus ditingkatkan,
dominasi komoditi ekspor tak hanya dalam bahan mentah, sulit dan lamanya
proses pembebasan lahan yang terjadi dan peningkatkan ekalasi politik
apalagi untuk menyambut pemilu 2014, ungkapnya.
Irwan Prayitno
menambahkan, dari permasalahan dan arah kebijakan yang dikemukakan
tersebut, maka percepatan infrastruktur perlu implementasi yang
kongkrit, baik infrastruktur jalan yang menunjang ekonomi, jembatan,
irigasi, perumahan, transportasi, air bersih maupun sanitasi. Dengan
adanya infrastruktur yang memadai akan terjadi pergerakan ekonomi yang
cepat, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan dapat
mengatasi kesenjangan atau disparitas antar daerah, tambahnya.
Dengan
memfokuskan upaya tersebut pada daerah tertinggal diharapkan terjadi
pengentasan daerah tertinggal, berdasarkan hal tersebut tema RKPD tahun
2014 “Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan
ekonomi, kesempatan kerja dan pengentasan daerah tertinggal” dapat
dilaksanakan, tegasnya.
Sementara itu Perwakilan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim,Ummyatun Hayati Triastuti juga
menyampaikan, kinerja pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami peningkatan
sejak tahun 2009 , dan pada tahun 2012 lajunya jauh lebih tinggi dari
laju pertumbuhan nasional.
Dalam kesempatan ini juga diserahkan
piagam penghargaan perencanaan terbaik dalam penyusunan RKPD tahun 2013
kepada 6 kabupaten/kota yang diserahkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.
*Analisis :
Seharusnya Rencana
Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) cepat terealisasikan. pemerintah harus
jeli dalam mengambil kebijakan pembangunan tahun-tahun mendatang seperti
dalam hal peningkatan nilai ekspor, peningkatan nilai tambah produk unggulan,
mengatasi pengangguran, pengembangan produk komoditi ekspor, memperkuat
peran bisnis daerah dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang
kondusif. walaupun ada beberapa tantangan yang akan dihadapi untuk ke depannya, sektor riil
ekonomi yang sangat lambat, peranan swasta dalam investasi harus
ditingkatkan, dominasi komoditi ekspor tak hanya dalam bahan mentah,
sulit dan lamanya proses pembebasan lahan yang terjadi dan peningkatkan
ekalasi politik apalagi untuk menyambut pemilu 2014.